Ada sinyalemen beberapa tokoh politik
di Indonesia mulai menjadikan dokumen-dokumen kontrak Bung Karno tahun 1960
terhadap sektor migas sebagai materi UU Migas yang baru pada perseteruan
politik menjelang Kampanye Pemilu 2014.
Beberapa tokoh politik penting bahkan akan menjadikan isu UU Migas berkedaulatan dengan role model Venezuela sebagai kampanye politiknya. Tindakan ini belum mencuat ke publik karena beberapa tokoh ini sedang melakukan negosiasi politik dengan berbagai pihak untuk mendukung aksi gagasan politik Bung Karno terhadap UU Migas.
Mereka menyebut ini dengan kode politik : "Sukarno Operation". Beberapa
penggede politik yang berasal dari Partai Konservatif juga mulai banyak menyetujui ide agresif UU Migas yang baru. Munculnya isu 'Sukarno Operation' membuat Amerika Serikat berkeputusan memperkuat pangkalan militernya di Darwin, Australia, alasannya adalah 'sengketa dengan RRC' tapi yang tidak banyak orang tau, bahwa kehadiran pasukan Marinir AS adalah bagian dari antisipasi perkembangan politik di Indonesia.
Menurut hitung-hitungan
mereka, di tahun 2014, tokoh
politik lama 60% sudah
menghilang, tokoh politik lama
ini terdiri dari orang-orang
yang memiliki hubungan erat
dengan Amerika Serikat,
memiliki koneksi langsung
dengan Washington dan sangat
Amerika Sentris. Sementara di
lain pihak mulai muncul
generasi muda politik baru
yang mulai mengakar, menyusul
hancurnya sistem politik muda
bentukan partai besar yang
korup. Generasi muda korup ini
dicemooh dan tidak
mendapatkan tempat di
kalangan aktivis, walaupun
mungkin di kalangan rakyat
masih banyak pendukungnya.
Menurut data pula, pada Pemilu
2014 tidak lagi diramaikan
artis-artis televisi yang dungu
secara politik dan tidak
mengerti ilmu sejarah,
geopolitik, Hukum dan Tata
Negara. Pada Pemilu 2014 mulai
muncul generasi baru yang
paham ilmu politik, sejarah,
geopolitik dan ilmu yang
mendukung bernegara secara
agresif dan konstitusional.
Kelompok ini rata-rata bergaris
kiri, militan dan berpaham
dasar sosialis.
Kelompok ini akan serius
profesional di bidang politik.
Penguasaan modal yang sejak
tahun 2000-an dikuasai
penerus Orde Baru lewat
akuisisi perusahaan murah
jaman BPPN dulu, dan kini jadi
pengusaha mapan, mulai
dibidik lewat ancaman
nasionalisasi dan gebukan
pajak oleh kelompok kiri.
Kelompok kiri yang awalnya
tidak memiliki pendanaan
politik, mulai mendapatkan
pendanaan lewat gerakan
rakyat diam-diam, dan
beberapa penggede partai yang
awalnya sangat kanan, juga
diam-diam mulai beralih ke kiri.
Beberapa partai besar bahkan
mulai memasukkan anggaran
dasar rumah tangga mereka
menjadi warna kiri dengan
sentrum yang mengacu Pasal
33 UUD 1945.
Gerakan infiltrasi kiri dan
sosialisme inilah yang amat
mengancam kepentingan asing,
gerakan ini akan meledak dan
menjadi trend di tahun 2016.
Sementara kelompok
konglomerasi dan neoliberal
semakin terpojok posisinya
karena tak mampu merembes
di kalangan rakyat. Kelompok
lama yang dulu begitu
menguasai peta politik
Indonesia selama lebih dari 50
tahun, mulai terkikis dan
mengarahkan seluruh daya
kekuatan politiknya untuk ikut-
ikutan ke kiri.
Kelompok muda Kiri ini punya
hubungan langsung ke
Venezuela, Cina dan Rusia juga
punya basis massa yang kuat.
Kegiatan mereka amat teratur,
terorganisir dan bakal
mengagetkan banyak pihak.
Acuan politik mereka adalah
Sukarnoisme. Apabila sepuluh
tahun sebelumnya mereka
sangat gandrung dengan Stalin,
dengan Lenin, dengan Mao,
mereka mengacu pada
pemikiran Gramsci atau Trotsky,
kini mereka sangat hapal dan
lihai menjadikan alat
Sukarnoisme dan Tan Malaka
sebagai bentuk paling material
perjuangan politik mereka.
Kelompok ini sangat militan dan
menjadikan hukum-hukum
revolusi Sukarno sebagai
doktrin baku, total dan harga
mati. Perjuangan mereka adalah
menasionalisasi sumber-
sumber daya alam ke dalam
struktur negara, basis
argumentasi mereka adalah
Pasal 33 UUD 1945.
Mereka tidak takut dengan
perang melawan AS, mereka
adalah generasi muda baru
yang tercerahkan. Jaringan
politik mereka merangkai ke
seluruh lini partai politik dan
ormas mulai dari sekuler
sampai agama, tapi sampai
sekarang mereka tidak terbaca
kekuatannya.
Pemerintahan Amerika Serikat
sangat takut dengan kekuatan
ini, mereka sudah
mengantisipasi jangan sampai
Indonesia jadi 'Bolivia kedua'
suatu negara satelit AS yang
kemudian terpengaruh paham
Chavezian. Adanya pangkalan
militer di Darwin bagi kelompok
muda ini juga menyalahi aturan
KIAPMA, KIAPMA adalah nama
Konferensi yang pernah digelar
Bung Karno, sebagai bentuk
Konferensi Internasional Anti
Pangkalan Militer Asing.
Bersiaplah Indoenesia
memasuki jaman politik baru
yang keras, sebuah fase paling
genting dari Demokrasi Liberal.
0 komentar:
Posting Komentar